SAMPIT – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengambil langkah tegas dengan mengusir perwakilan perusahaan yang tidak dihadiri langsung oleh pimpinannya dalam sebuah rapat penting.
Kejadian ini berlangsung saat Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan menggelar rapat koordinasi pendapatan daerah, yang bertempat digedung serbaguna Sampit.
Sikap tegas Gubernur Agustiar Sabran ini menjadi sorotan utama. Menurutnya, rapat koordinasi adalah forum strategis yang membutuhkan kehadiran para pengambil keputusan.
“Kehadiran perwakilan tanpa kewenangan penuh ini tidak efektif dan dapat menghambat proses diskusi yang seharusnya berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya, Sabtu, 20 September 2025.
Dirinya menegaskan, persoalan yang dibahas sangat krusial dan membutuhkan komitmen langsung dari para pimpinan perusahaan.
“Rapat ini sendiri bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai hal terkait pendapatan daerah, terutama berasal dari kontribusi perusahaan-perusahaan di wilayah ini,” jelasnya.
Agustiar mengatakan, Pemerintah ingin memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan dipenuhi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam rakor tersebut, Gubernur secara spesifik mempertanyakan beberapa isu penting yang sering menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab perusahaan terkait plasma, pemberdayaan tenaga lokal, penggunaan alat berat, kapasitas kendaraan dan lainnya.
“Kita ingin memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi daerah, terutama kepada masyarakat,” tuturnya.
Tindakan Gubernur Agustiar Sabran yang berani mengusir perwakilan perusahaan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku usaha yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak akan main-main dalam menuntut komitmen dan tanggung jawab perusahaan.
“Kita harapkan dapat meningkatkan disiplin dan kesadaran perusahaan untuk menjalin kemitraan yang lebih serius dan transparan dengan pemerintah daerah. Ke depannya, kehadiran pimpinan perusahaan dalam setiap agenda penting yang melibatkan pemerintah akan menjadi keharusan demi tercapainya tujuan bersama,” Tutupnya.
(Sd/Erakalteng.com)