SAMPIT – Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tengah merencanakan langkah serius untuk membenahi potensi wisata di Pantai Ujung Pandaran.
Kepala Disbudpar Kotim, Ramadhansyah, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utamanya adalah pemberian nama resmi bagi aset milik pemerintah daerah.
“Aset pemerintah daerah itu kan namanya baru Ujung Pandaran, harusnya kan ada namanya apa. Target pertama kita kasih namalah di situ,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Selain penataan identitas, Ramadhansyah menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji regulasi terkait pemanfaatan aset daerah dengan melibatkan sektor swasta.
“Kita akan coba kaji terkait pemanfaatan itu, apakah bisa seperti pemanfaatan aset dengan swasta. Saya akan coba kaji itu dulu secara aturan regulasinya seperti apa,” jelasnya menekankan pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan aset.
Rencana pembenahan ini dipicu oleh tingginya antusiasme wisatawan yang berkunjung ke Ujung Pandaran, sementara fasilitas pemerintah dinilai masih tertinggal.
“Perkembangan di sekitarnya sudah luar biasa, seminggu aja pesan kamar sudah penuh semua, sementara punya pemerintah daerah sendiri tidak ada apa-apanya,” kata Ramadhansyah.
Kondisi ini menjadi momentum bagi Disbudpar untuk meningkatkan daya saing fasilitas publik agar tidak kalah dengan penginapan milik swasta.
Dalam visinya, Ramadhansyah mendorong adanya investasi pembangunan hotel berbintang di tepi pantai untuk meningkatkan kelas pariwisata daerah.
“Bisa saja pemerintah daerah menawarkan investasi hotel bintang di Pantai Ujung Pandaran, bikin hotel di situ kayak di Bali, hotel tepi pantai,” tuturnya.
Ia menilai akses jalan yang sudah nyaman dan waktu tempuh yang singkat dari pusat kota menjadi modal kuat untuk menarik investor.
Tidak hanya fokus pada satu titik, Ramadhansyah juga meninjau potensi wisata lain seperti kawasan Hanibung dan transformasi lokasi bekas galian C.
“Ada lagi pilihannya nanti Hanibung, ada tempat wisata yang membuat tempat rekreasi hiburan masyarakat Kotim. Yang sekarang saya lihat bekas galian C saja jadi wisata yang kita tinjau kemarin,” tambahnya mengenai diversifikasi destinasi wisata di Kotim.
Sebagai langkah administratif, Ramadhansyah menyatakan bahwa saat ini tengah dilakukan koordinasi untuk perubahan nomenklatur dinas dengan menambahkan unsur Ekonomi Kreatif (Ekraf).
“Saya sudah koordinasi untuk perubahan penambahan nomenklatur, yaitu Ekraf-nya. Sehingga teman-teman pekerja ekonomi kreatif juga masuk di situ, agar di pusat juga ada sinergi kaitan dengan program dan kegiatan,” pungkasnya.
(SD/Erakalteng.com)