PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, melainkan menjangkau hingga pelosok pedesaan yang masih membutuhkan perhatian lebih.
“Pembangunan harus menyasar masyarakat paling bawah. Jangan hanya terpusat di kota-kota besar, karena desa-desa justru menjadi titik penting yang perlu dibantu,” ujarnya, Kamis (7/8).
Menurutnya, komitmen untuk mengarahkan program pembangunan ke wilayah pedesaan kini menjadi prioritas DPRD Kalteng. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Namun demikian, Purdiono mengingatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan kondisi keuangan dan kapasitas fiskal masing-masing.
“Target-target yang ditetapkan tentu harus realistis dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jangan sampai ambisi terlalu tinggi, tapi tak bisa direalisasikan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan potensi daerah, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, sektor-sektor yang belum digarap maksimal harus menjadi peluang baru dalam memperkuat kas daerah.
“Pemerintah provinsi harus jeli melihat potensi yang ada. Baik itu sektor pariwisata, pertanian, atau perkebunan, semua bisa menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar intensifikasi dan ekstensifikasi PAD menjadi agenda prioritas, guna mendukung pembiayaan program pembangunan yang lebih luas dan merata.
Tak hanya itu, Purdiono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta sektor swasta agar pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kerja sama lintas sektor akan sangat membantu, apalagi jika melibatkan dunia usaha. Kolaborasi ini penting untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau hanya oleh APBD,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan diperketat. Menurutnya, kontrol yang baik sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya. Jika ada hal yang menyimpang dari rencana, kami akan bersuara,” tegasnya.
(ira/erakalteng.com)