PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Toga Hamonangan Nadeak, menegaskan pemerintah provinsi harus segera turun tangan menangani kerusakan berat ruas jalan Amin Jaya–Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan. Ia menyebut kondisi jalan provinsi itu sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan memadai.
“Tidak ada yang namanya perhatian dari pemerintah provinsi sampai detik ini,” ujar Toga, Jumat (14/11).
Ia mengungkapkan, kerusakan jalur utama warga Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu itu sudah terjadi sejak tahun 2016. Namun hingga kini, masyarakat justru terpaksa memperbaiki jalan dengan biaya urunan.
“Mereka untuk memperbaiki jalan itu urunan. Yang punya mobil Rp500 ribu, yang punya truk Rp1 juta,” katanya.
Toga menilai pembenahan infrastruktur oleh pemerintah selama ini hanya bersifat tambal sulam. Perbaikan yang dilakukan pun terbatas pada titik datar sepanjang sekitar satu setengah kilometer.
“Pengaspalan cuma satu setengah kilo. Itu pun di bagian jalan yang memang datar,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan data Pemerintah Provinsi Kalteng yang menyebut 87,33 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai kenyataan.
“Dengan data 87,33 persen ini, jalan mantap yang dimaksud yang mana? Apakah hasil urunan masyarakat itu termasuk?” tegasnya.
Toga mengingatkan bahwa ruas Amin Jaya–Rantau Pulut merupakan jalur vital yang dapat menjadi akses tembus menuju Kalimantan Barat. Meski demikian, ia menyesalkan perbaikan ruas tersebut tidak masuk dalam rencana anggaran tahun 2026.
“Memang dilematis sekali masyarakat di Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. Pemerintah harusnya hadir,” ujarnya.
Akibat minimnya perhatian, warga kini bergotong royong memperbaiki jalan menggunakan dana pribadi dan alat berat pinjaman dari perusahaan sekitar.
“Bisa ditanyakan masyarakat di desa-desa itu bagaimana sakitnya mereka melewati jalan tersebut,” ucapnya.
Toga menilai situasi ini tak boleh lagi dibiarkan karena menyangkut kebutuhan dasar dan akses ekonomi masyarakat. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.
“Bagaimana ke depannya ini masyarakat menikmati hadirnya pemprov melalui infrastruktur yang ada,” pungkasnya
(ira/erakalteng.com)