PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, meminta pemerintah daerah bersikap cermat dan kreatif dalam mengelola anggaran menyusul kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, kebijakan pemangkasan TKD tidak dapat dihindari sehingga pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal agar tidak berdampak pada jalannya kegiatan pembangunan.
“Pemangkasan TKD ini perlu menjadi perhatian di daerah agar tidak mengganggu program yang sudah berjalan. Karena itu, pemerintah harus cermat dan kreatif dalam mengatur anggaran,” ujar Sudarsono, Senin (13/10).
Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah perlu menajamkan program dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dan menunda kegiatan yang belum menjadi kebutuhan utama. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pajak air permukaan dan pajak kendaraan alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, jika dua langkah tersebut dijalankan dengan baik, dampak pemangkasan TKD terhadap pembangunan daerah dapat diminimalkan.
“DPRD akan terus memantau agar anggaran dikelola secara efektif dan pendapatan daerah bisa dioptimalkan. Harapannya, pemangkasan TKD tidak menjadi beban bagi daerah,” pungkasnya.
(ira/erakalteng.com)































