PALANGKA RAYA – Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih menunggu pembahasan dan penyelesaian di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menyampaikan bahwa beberapa raperda telah rampung dibahas, namun masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ampera menjelaskan, salah satu raperda yang sudah dibahas ialah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Raperda tersebut, katanya, tinggal menunggu hasil evaluasi sebelum dapat ditetapkan oleh gubernur.
Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan juga menjadi bagian dari agenda pembahasan, namun masih stagnan di tingkat kementerian.
Ampera menyebutkan, ada tiga raperda prioritas yang tengah difokuskan, yakni raperda inisiatif, disabilitas, serta perpustakaan dan kearsipan.
“Tiga raperda itu jadi fokus utama, yaitu Raperda Inisiatif, Penghormatan dan Perlindungan Hak Disabilitas, serta Raperda Perpustakaan dan Kearsipan,” ungkapnya, Rabu (8/10).
Sementara itu, untuk Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, pembahasan dijadwalkan setelah pidato Gubernur Kalteng.
Menurut Ampera, raperda yang belum sesuai hasil evaluasi Kemendagri akan disesuaikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
Ampera menambahkan, selain raperda tersebut, DPRD juga masih membahas agenda lain seperti penyelesaian konflik pertanahan dan penyelenggaraan penanaman modal.
Sedangkan Raperda tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih dalam proses dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
(ira/erakalteng.com)