PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, menekankan pentingnya konsistensi kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan tahun 2026.
Ia menyebutkan, proyeksi pembangunan dalam Raperda tentang APBD 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini, sehingga memerlukan kebijakan yang stabil dan terarah.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah harus siap menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, apalagi kita akan menghadapi penyesuaian dana transfer dari pusat,” ujarnya, Kamis (16/10).
Dalam rancangan tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai 6 persen pada tahun 2026.
Untuk itu, sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan perlu diperkuat agar mampu memberi kontribusi besar terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 4,31 hingga 4,89 persen.
Okki menilai, upaya ini hanya bisa tercapai jika pemerintah memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan dasar bagi warga.
“Target-target tersebut juga harus sinkron dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Prioritas pembangunan daerah dan nasional harus berjalan beriringan agar hasilnya maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV ini mendorong pemerintah untuk memperluas program pelatihan kerja berbasis kompetensi, menarik investasi padat karya, dan menciptakan lapangan kerja di sektor produktif.
“Keberhasilan target pembangunan 2026 akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal dan efektivitas belanja daerah,” pungkasnya.
(ira/erakalteng.com)