SAMPIT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja instansi teknis di lapangan.
Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait proyek pembongkaran jalan yang dinilai tidak terencana dengan matang.
Kritik ini muncul setelah DPRD menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya aktivitas pembongkaran oleh pihak PDAM pada ruas jalan yang baru saja diperbaiki.
Warga menyayangkan infrastruktur yang masih dalam kondisi mulus harus kembali rusak akibat galian pipa yang seolah dilakukan tanpa pertimbangan matang.
“PDAM seharusnya melihat dulu situasi di lapangan. Kalau jalannya masih belum siap atau masih bagus, mereka harusnya koordinasi dengan PU, karena perbaikan jalan itu anggarannya besar,” tegas Rinie Anderson pada Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak efisien dan merugikan keuangan daerah.
Menurut Rinie, fenomena bongkar-pasang jalan ini mencerminkan ego sektoral yang masih kuat dan minimnya komunikasi antarinstansi.
“Kurangnya sinkronisasi program kerja, mengingat perbaikan jalan memerlukan biaya yang sangat besar namun justru terkesan disia-siakan oleh proyek penggalian setelahnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, legislator ini menekankan bahwa kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Kotim. Pola kerja yang tidak terpadu ini terus berulang sehingga menimbulkan kesan bahwa pembangunan di daerah tidak memiliki perencanaan jangka panjang yang terintegrasi antara penyediaan air bersih dan infrastruktur jalan.
Sebagai solusi, Rinie meminta PDAM untuk lebih proaktif menjalin komunikasi tidak hanya dengan Dinas PU, tetapi juga aparat terbawah seperti RT dan lurah setempat sebelum memulai pekerjaan.
“Langkah ini kami harapkan dapat mencegah pemborosan anggaran agar perbaikan jalan yang sudah dilakukan tidak menjadi sia-sia hanya karena harus dibongkar kembali,” tutupnya.
(Sd/Erakalteng.com)