SAMPIT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan kesiapan untuk segera melaksanakan kajian lapangan mendalam mengenai kondisi sektor pendidikan yang ada di wilayah pelosok atau pedalaman.
Langkah proaktif ini diambil sebagai respons atas berbagai keluhan terkait ketimpangan sarana, prasarana, dan minimnya tenaga pendidik kawasan terpencil di Kotim.
Keputusan ini didorong oleh kesadaran bahwa pendidikan di kawasan pedalaman belum mendapatkan pelayanan yang setara jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah perkotaan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan perlunya perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Perbedaan kualitas dan fasilitas pendidikan yang mencolok ini dikhawatirkan akan terus melebar jika tidak segera diatasi.
“Tantangan yang paling mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah terpencil memerlukan interferensi atau campur tangan serius dari Pemerintah Daerah,” ujarnya. Senin, 6 Oktober 2025.
Sambungnya, masalah seperti keterbatasan jumlah guru yang kompeten dan fasilitas sekolah yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang merata.
Oleh karena itu, DPRD Kotim tidak hanya akan menunggu laporan, melainkan akan turun langsung ke lapangan. Aksi ini akan dilakukan secara kolaboratif bersama instansi terkait.
“Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung dan mengumpulkan data mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh siswa maupun sekolah di pedalaman,” jelasnya.
Dirinya berharap, melalui kunjungan dan kajian lapangan ini, DPRD dapat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.
“Hasil dari kajian ini kemudian akan dijadikan landasan utama untuk merumuskan solusi nyata yang paling efektif dan tepat sasaran. Solusi ini kami harapkan mampu menghilangkan berbagai persoalan fundamental yang selama ini menjadi kendala,” lanjutnya.
Rimbun menekankan, jika isu keterbatasan guru dan fasilitas sekolah di pelosok terus diabaikan, maka jurang ketimpangan antara pendidikan di pusat kota dengan daerah pedalaman akan semakin lebar.
“Upaya kajian lapangan ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa semua anak di Kotim, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka, berhak atas akses dan kualitas pendidikan yang layak,” tutupnya.
(Sd/Erakalteng.com)