SAMPIT – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur menyoroti permasalahan pembelian gabah kering petani oleh Perum Bulog yang tiba-tiba terhenti pasca panen raya di wilayah Lempuyang.
Sebelumnya, petani sempat optimistis dengan kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah saat mendengar Pidato Presiden, namun kini mereka menghadapi dilema lantaran gabah hasil panen tidak lagi terserap.
Permasalahan ini mencuat usai Rudianur bersama-sama melihat langsung hasil panen padi di Lempuyang. Dalam kesempatan itu, ia mengingat kembali pidato Presiden yang kala itu menjanjikan kesejahteraan bagi petani.
“Presiden menjamin gabah kering petani akan dibeli langsung oleh Bulog, ditimbang, dan dibayar di tempat dengan harga yang menggiurkan, yakni Rp5.500 per kilogram. Janji ini tentu menumbuhkan harapan besar di kalangan petani Kotim,” ujarnya, Jumat, 26 September 2025.
Namun, kini harapan tersebut sirna, Rudianur mengungkapkan bahwa para petani kini mulai mengeluh karena Bulog tidak lagi bisa menampung gabah mereka.
Mengenai alasan penghentian pembelian ini, Rudianur mengaku belum mengetahui detail teknisnya. Kondisi ini jelas menimbulkan tanda tanya besar di tengah janji pemerintah untuk mensejahterakan petani.
“Yang saya dengar dari para petani alasannya gudangnya penuh. Menurut saya, ini bukan alasan sebenarnya,” ujar Rudianur.
Dirinya menilai bahwa Bulog sebagai institusi besar seharusnya memiliki solusi, seperti menyewa gudang tambahan, jika alasan keterbatasan tempat benar adanya.
“Kami menduga kuat adanya adanya alasan lain yang melatarbelakangi penghentian pembelian gabah tersebut,” ungkapnya.
Dampak dari terhentinya penyerapan gabah oleh Bulog ini dirasakan sangat signifikan oleh para petani di Kotim.
“Pasar gabah menjadi kacau, dan para tengkulak Banjar yang sebelumnya sempat menghilang, kini kembali masuk untuk mengambil gabah kering petani. Kembalinya peran tengkulak ini secara otomatis berdampak pada anjloknya harga jual gabah di tingkat petani, jauh dari harga yang pernah dijanjikan oleh pemerintah,” jelasnya.
DPRD Kotim mendesak Bulog dan pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi serta solusi konkret agar gabah petani dapat terserap kembali dengan harga yang layak.
“Kondisi ini harus segera diatasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi para petani, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi janji pemerintah dalam mendukung kesejahteraan sektor pertanian di daerah,”akhirnya.
(Sd/Erakalteng.com)