SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masalah terkait kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim.
Hal tersebut tentu dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas jalannya roda pemerintahan daerah, terutama dalam menghadapi agenda penting yang akan datang.
Saat ini, tercatat sudah ada empat belas (14) posisi kepala Dinas atau jabatan tinggi pratama yang kosong dan belum terisi pejabat definitif.
Jumlah ini merupakan peningkatan yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislatif. Keadaan ini menjadi perhatian serius lantaran posisi kepala dinas memiliki peran krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kotim, M Abadi, mendesak agar Bupati Kotim segera mengambil langkah konkret untuk menentukan pejabat definitif yang akan mengisi kursi-kursi strategis yang saat ini kosong.
“Lambannya penentuan pejabat justru menghambat jalannya pemerintahan,” ujarnya, Kamis, 2 Oktober 2025.
Dirinya mengatakan, keterlambatan ini amat tidak ideal, mengingat dalam waktu dekat, proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan segera dimulai.
Lanjutnya, pembahasan APBD merupakan tahapan vital yang memerlukan pemimpin yang memiliki kewenangan penuh dan kredibilitas.
“Pembahasan anggaran nanti seharusnya dilakukan oleh pejabat definit agar lebih kredibel dan tidak terkesan sebagai formalitas semata,” katanya.
Dirinya berharap, kehadiran pejabat definit mampu memastikan perencanaan anggaran berjalan secara matang dan bertanggung jawab.
“Kami berharap Bupati Kotim dapat segera memproses dan menunjuk para kepala dinas yang baru. Tujuannya agar berbagai program pembangunan dan agenda penting daerah, termasuk pembahasan anggaran, dapat berjalan lancar, dan efektif,” akhirnya.
(SD/Erakalteng.com)