SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menindaklanjuti keluhan terkait pasokan listrik yang belum maksimal bagi warga.
Desakan ini disampaikan Kurniawan saat mengikuti rapat bersama perwakilan PLN dari Sampit dan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) wilayah Kotim, Kotawaringin Barat, dan Seruyan, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kotim pada Senin, 24 Desember 2025.
Kurniawan, yang merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, secara spesifik menyoroti masalah pelayanan yang belum tuntas di wilayahnya.
“Hari ini saya menyampaikan bahwa ada permasalahan yang belum ditindaklanjuti oleh PLN terkait pelayanan terhadap masyarakat, yang artinya di Dapil 1 khususnya di Desa Bangkuang Makmur ada satu lokasi yang masyarakatnya belum mendapatkan pasokan listrik secara maksimal,” ungkapnya, Senin, 24 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan kurangnya pasokan listrik ini telah diperjuangkan sejak akhir tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, perwakilan PLN menjanjikan bahwa penyelesaian masalah ini akan tuntas selambat-lambatnya pada Triwulan I tahun 2026.
Menanggapi janji tersebut, Kurniawan menyampaikan apresiasi namun tetap berharap agar komitmen tersebut dapat benar-benar terealisasi tanpa ada kemunduran.
“Artinya kita mengapresiasi kinerja yang luar biasa dari PLN, semoga kali ini dapat terlaksana dan tidak gagal atau sampai mundur lagi,” harapnya.
Penegasan ini disampaikan mengingat pentingnya akses listrik yang memadai sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih sering menghadapi kendala pasokan.
Lebih lanjut, Kurniawan membeberkan kondisi darurat yang dialami oleh masyarakat di lokasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, sebanyak 12 rumah dan 1 musala di lokasi tersebut hanya mengandalkan satu meteran listrik yang diperkirakan hanya berkapasitas 1.300 VA. Praktik ini dinilai sangat berisiko dan berbahaya bagi keselamatan warga.
“Ada 12 rumah dan 1 musala di lokasi tersebut dan hanya menggunakan satu meteran dibagi untuk itu, ini sangat berbahaya sekali dan rawan,” tegasnya.
Dirinya sekaligus menekankan urgensi bagi PLN untuk segera mengambil tindakan nyata guna mencegah potensi bahaya kebakaran atau gangguan listrik lain yang dapat merugikan warga di Desa Bangkuang Makmur.
(SD/Erakalteng.com)