Dapatkan Informasi dan Berita Seputar Kalimantan Tengah Terkini hanya di eraKalteng.com

Pejabat Baru Kotim Diminta Fokus Stabilitas Birokrasi dan Peningkatan Fiskal Daerah

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Pelantikan ini mencakup Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Camat definitif baru, dan sejumlah Pejabat Eselon III lainnya.

“Diharapkan, para pejabat yang baru dilantik ini dapat segera memfokuskan diri pada kebutuhan utama daerah serta menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh Kotim,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, Sabtu, 1 November 2025.

Lanjutnya, fokus utama sorotan tertuju pada Bapak Umar Kaderi, yang secara resmi dilantik sebagai Pj Sekda Kotim.

“Sebagai Pj Sekda, Bapak Kaderi memikul tugas berat dalam memimpin birokrasi dan administrasi pemerintahan, yang menuntut kemampuan manajerial dan kebijakan publik yang mumpuni. Area fokus utama yang harus diutamakan dalam mengawali jabatannya adalah menjaga stabilitas birokrasi dan peningkatan fiskal daerah,” jelasnya.

Eddy mengatakan, kerja Pj Sekda terletak pada konsolidasi internal dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk stabilitas birokrasi.

Sementara itu, penguatan fiskal daerah akan diupayakan melalui program kunci berupa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran. Intinya.

“Pj Sekda diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah demi menjaga kesinambungan pembangunan,” harapnya.

Lanjutnya, tak kalah penting, pelantikan juga mengisi jabatan Camat dan Pejabat Eselon III, yang disebut sebagai ujung tombak pelayanan publik dan implementasi program daerah.

“Dengan terisinya jabatan definitif, terutama Camat, diharapkan terjadi akselerasi dalam pelaksanaan program-program prioritas Bupati. Pejabat yang baru dilantik secara umum mencakup tiga poin utama, yaitu Inovasi dan Stabilitas. Pejabat harus mampu membawa inovasi dalam pelayanan publik sambil tetap menjaga stabilitas birokrasi, lalu Akselerasi Program Prioritas, dan yang paling krusial adalah Integritas dan Akuntabilitas,” pungkasnya.

(SD/Erakalteng.com)