SAMPIT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan listrik di wilayah setempat, terutama di daerah terpencil.
Hal ini mengemuka setelah Komisi I, yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi I, Eddy Mashamy, melakukan kunjungan kerja dan sharing dengan PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Palangka Raya dari Pejuang Listrik Selatan beberapa hari lalu.
“Fokus pembahasan mencakup tantangan pemerataan akses listrik serta kualitas jaringan di 25 desa yang belum teraliri listrik secara penuh,” ujarnya, Rabu, 5 November 2025.
Lanjutnya, Isu-isu utama yang menjadi sorotan adalah masalah pemerataan akses dan kualitas jaringan. Hingga awal tahun 2025, tercatat sekitar 25 desa yang tersebar di lima kecamatan di Kotim masih menantikan aliran listrik PLN secara memadai.
“Msyarakat di desa yang sudah teraliri juga mengeluhkan jaringan yang belum standar dan tegangan listrik yang tidak stabil (naik-turun), yang seringkali berpotensi merusak peralatan elektronik rumah tangga. Permasalahan ini menuntut percepatan pembangunan infrastruktur jaringan induk dan tower listrik, khususnya yang melintasi Sungai Mentaya,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, PLN UP2K Palangka Raya memaparkan program kerja tahun 2025 yang berfokus pada elektrifikasi desa dan pembangunan infrastruktur. Program utama mencakup Pemasangan Jaringan Listrik Desa (Lisdes) dengan target pembangunan di tujuh desa di Kalimantan Tengah, dua di antaranya berada di Kotim, yakni Desa Selucing dan Desa Tumbang Koling (Kecamatan Cempaga Hulu).
Selain itu, PLN juga akan mendukung solusi alternatif berupa kerja sama dengan Perkebunan Besar Swasta (PBS) untuk memanfaatkan kelebihan daya (exist power) bagi desa-desa di sekitarnya, serta mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dan tersebar.
Secara spesifik, penanganan masalah listrik di Kecamatan Pulau Hanaut menjadi agenda prioritas karena progresnya yang masih menghadapi tantangan besar.
“Sampai saat ini suplai listrik di Pulau Hanaut masih bergantung pada jaringan panjang dari Kecamatan Seranau. Jaringan yang membentang jauh melintasi hutan ini sangat rentan terhadap gangguan cuaca buruk (hujan/angin ribut) dan satwa liar (monyet/kelelawar), yang mengakibatkan pemadaman listrik seringkali berlangsung lama, bahkan pernah mencapai 28 hari, didukung oleh akses perbaikan yang sulit karena kondisi geografis yang terisolir,” jelas Eddy.
Untuk mengatasi masalah krusial ini, penanganan di Pulau Hanaut berpusat pada pengalihan dan pembangunan jaringan induk baru. Komisi I DPRD Kotim mendesak PLN untuk segera merealisasikan pembangunan jalur jaringan baru (jalur Begendang-Pulau Lepeh-Pulau Hanaut).
Sementara itu menurut Pimpinan Unit PLN UP2K Palangka Raya, Sugianto, jalur ini diharapkan lebih pendek, lebih andal, dan lebih mudah dijangkau. Keuntungan jalur baru ini adalah dapat memotong jarak suplai, mengurangi kerentanan gangguan, dan mempercepat waktu pemulihan saat terjadi kerusakan.
DPRD Kotim menegaskan kembali dorongan agar Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan pemerataan listrik, termasuk di Pulau Hanaut, sebagai program prioritas utama untuk mendukung pemerataan pembangunan dan sektor pendidikan. Target besar dari Pemkab dan PLN adalah agar seluruh desa di Kotim dapat teraliri listrik secara memadai pada akhir tahun 2025, sejalan dengan visi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(Sd/Erakalteng.com)