SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menyoroti penetapan program wajib belajar 13 tahun yang mulai diberlakukan tahun ini.
Kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut mewajibkan seluruh kabupaten/kota untuk menambah satu tahun masa pendidikan dasar, dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menurut Riskon, Kotim kini menjadi salah satu daerah yang menjalankan proyek percontohan (pilot project) untuk program tersebut.
“Ini menjadi tahun pertama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh kabupaten/kota wajib belajar 13 tahun, jadi kita menambah satu tahun lagi,” jelasnya saat memberikan keterangan, Senin, 11 Mei 2026.
Penambahan satu tahun masa wajib belajar ini diharapkan dapat memperkuat fondasi karakter anak sejak dini.
Riskon menekankan bahwa pendidikan usia dini sangat krusial, sehingga keterlibatan pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana PAUD harus semakin ditingkatkan seiring dengan tuntutan kurikulum baru ini.
Namun, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini membawa tanggung jawab besar bagi lingkungan keluarga.
“Ini menjadi PR juga bagi para orang tua dalam rangka untuk pendidikan anak usia dini,” kata Riskon menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menyukseskan program nasional tersebut.
DPRD Kotim berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini dari sisi pengawasan dan anggaran agar berjalan efektif.
Riskon berharap Dinas Pendidikan dapat segera melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang akses terhadap lembaga PAUD-nya mungkin masih terbatas.
Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.
Dengan memulai pendidikan lebih awal, diharapkan generasi muda Kotim di masa depan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi persaingan global.
(SD/Erakalteng.com)