SAMPIT – Rencana pengembangan Pulau Hanibung sebagai destinasi ekowisata baru mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H. Syamsu.
Ia menegaskan perlunya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif mengenai arah pembangunan tersebut.
“Kita ingin antara eksekutif dan legislatif itu satu kesamaan pandangan, clear kalau kita ingin menciptakan sebuah tempat yang itu tadi, yang ujung-ujungnya adalah menciptakan lapangan kerja,” kata Dadang, Rabu, 15 April 2026.
Dadang mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai Pulau Hanibung sebenarnya sudah ada sejak masa kepemimpinan sebelumnya, namun belum terealisasi secara detail kepada dewan.
“Di zaman Pak Wim pada saat itu, beliau punya niatan untuk menyampaikan dengan Komisi III terkait dengan apa keinginan pemerintah daerah, tapi itu belum kesampaian menuju ke sana,” ungkapnya.
Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah perlunya kejelasan target dan anggaran agar tidak menjadi proyek yang sia-sia.
Dadang meminta pemaparan yang mendalam sebelum dewan memberikan persetujuan.
“Kita perlu dengar dulu, ini arahnya seperti apa, perlu duit berapa, dan goalnya apa. DPRD kan nggak boleh juga serta-merta melihat tahunya setuju, tapi tidak tahu secara lebih dalam makna yang disetujui itu apa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk belajar dari aset-aset pariwisata yang sebelumnya telah dibangun dengan biaya besar namun kini terbengkalai.
“Jangan sampai kita hanya menciptakan tempat wisata baru tapi kita tidak punya sumber daya untuk merawat dan segala macamnya,” tutur Dadang memberi peringatan.
Dadang kemudian mencontohkan kondisi destinasi wisata yang sudah ada, yang menurutnya mengalami penurunan kualitas pemeliharaan.
“Contoh nih, Ujung Pandaran. Diawali dengan tempat wisata yang bisa dikunjungi, clear. Tapi kan ada efek-efek turunan negatif, antara lain kalau siang kayak gini kan terkesan kumuh dan segala macamnya. Nah ini yang perlu diperhitungkan,” jelasnya lagi.
Ketua Komisi III ini menekankan bahwa setiap langkah pemerintah harus terukur dan disepakati bersama.
Ia berharap keterlibatan dewan dalam perencanaan awal dapat mencegah pemborosan anggaran.
“Libatkan DPRD dalam konteks untuk memberikan satu kesepahaman bahwa ketika ada niatan-niatan dan keinginan dari pemerintah daerah itu betul-betul satu kalimat yang namanya disepakati,” tutup Dadang.
(SD/Erakalteng.com)