Dapatkan Informasi dan Berita Seputar Kalimantan Tengah Terkini hanya di eraKalteng.com

DPRD Kotim Dorong Percepatan Penyelesaian Aset Bandara Haji Asan Sampit

SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) secara aktif mendorong percepatan penyelesaian persoalan aset yang berkaitan langsung dengan pembangunan di Bandara Haji Asan Sampit.

Langkah ini dinilai sebagai hal yang sangat krusial agar seluruh agenda pembangunan di kawasan bandara dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.

Dorongan tersebut mengemuka mengingat pentingnya percepatan infrastruktur penunjang penerbangan di wilayah setempat.

Terutama, pekerjaan perpanjangan landasan pacu atau runway serta pembangunan gedung pemadam kebakaran baru yang menjadi prioritas di kawasan bandara tersebut agar dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas secara mendalam persoalan pelik tersebut bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim.

“Pembahasan strategis itu di sela-sela agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027,” ujarnya, Rabu, 18 November 2026.

Fokus utama dari rangkaian pembahasan tersebut diarahkan pada penyelesaian status hukum aset yang sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan infrastruktur bandara.

“Seluruh perencanaan pembangunan ini sendiri dijadwalkan akan berlangsung dan dikebut pada tahun ini,” ungkapnya.

Angga menekankan pentingnya kepastian hukum atas aset-aset yang bersangkutan agar segera beralih status secara resmi.

“Kami berharap aset tersebut bisa segera menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kotim. Dengan begitu, pembangunan gedung pemadam kebakaran bisa berjalan, kemudian perpanjangan runway juga cepat selesai,” jelasnya.

Menurut Angga, kejelasan status aset merupakan salah satu fondasi terpenting agar pelaksanaan pembangunan di lapangan tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun status kepemilikan lahan.

“Oleh karena itu, sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengawal proses ini hingga tuntas,” tutupnya.

(SD/Erakalteng.com)