SAMPIT – Masalah banjir di perkotaan akibat sistem drainase yang buruk memerlukan penanganan yang komprehensif. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan bahwa diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan (stakeholders), dan seluruh elemen masyarakat.
“Yang pasti perlu sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder, yaitu dari kita semua, juga masyarakat, perlu juga kesadarannya dan mendukung bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” kata Rimbun, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia menyatakan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan kerja dari satu pihak saja.
Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seringkali menghadapi berbagai kendala saat hendak membersihkan drainase.
“Jujur saja kami sampaikan, ada beberapa kendala, ya. Seketika pemerintah daerah lewat Dinas PUPR untuk melaksanakan pembersihan drainase, ada juga masyarakat yang keberatan. Nah, ini perlu adanya kerja sama,” ungkapnya.
Kendala-kendala sosial seperti inilah yang menurut Rimbun seringkali menghambat program normalisasi saluran air. Oleh sebab itu, pendekatan yang humanis dan edukasi mengenai pentingnya fungsi drainase harus terus digalakkan kepada warga.
Rimbun mengaku dirinya sudah berkoordinasi secara langsung dengan Wakil Bupati Kotim terkait masalah penataan ini.
“Makanya saya tadi koordinasi dengan Ibu Wakil Bupati, itu saya bilang, ada warung-warung atau ruko-ruko yang didirikan di atas drainase, ya mohon kesadarannya untuk membongkar,” tegasnya.
DPRD Kotim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penanganan banjir ini agar dapat berjalan dengan baik. Rimbun berharap koordinasi yang intensif antar lini dapat segera mengurai benang kusut permasalahan banjir tahunan di Kotim.
(SD/Erakalteng.com)