SAMPIT – Permasalahan banjir di Kecamatan Baamang dan Ketapang menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Dra. M. Si Hj. Mariani, menyatakan bahwa pola kehidupan masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan menjadi tantangan besar.
Beliau menyoroti kebiasaan buruk masyarakat, yaitu “kebiasaan membuang sampah ke bantaran sungai ataupun parit” yang membuat drainase menjadi mampet dan kehilangan fungsinya.
Selain masalah sampah, pertumbuhan tanaman enceng gondok yang tidak terkendali di sepanjang drainase juga menjadi faktor penghambat aliran air.
Mariani menekankan perlunya program pembersihan atau pencucian sungai secara rutin. Pihak DPRD berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah, terutama Dinas PUPR, agar memprioritaskan pembenahan saluran air di titik-titik rawan banjir demi kelancaran aktivitas warga di masa mendatang.
Dalam upaya mencari solusi yang lebih luas, Mariani juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Sungai di tingkat provinsi.
Dirinya mengatakan, pihak balai sebenarnya memiliki alokasi dana yang besar untuk wilayah Kotim. Namun, pengerjaan seringkali terkendala oleh hambatan sosial.
“Mereka tidak berani bergerak apabila pertama kita buatkan sakker balai, habis itu kita membuat permohonan ke sana bahwa daerah ini sudah clear and clean,” ungkap Mariani.
Salah satu kendala utama dalam penataan ini adalah banyaknya pemukiman warga yang dibangun melanggar aturan garis sempadan sungai.
Di daerah seperti Pasar Keramat dan Jalan Kartini, bangunan rumah warga semakin menjorok ke arah sungai.
“Orang membangun rumahnya semakin ke tengah, semakin ke tengah, akhirnya jalan mampet,” kata Mariani dengan nada kecewa saat meninjau lokasi yang kini mengalami penyempitan drastis tersebut.
Mariani juga membantah anggapan bahwa banjir yang terjadi semata-mata disebabkan oleh proyek peninggian jalan raya.
Menurutnya, peninggian jalan adalah keharusan infrastruktur, namun drainase harus tetap berfungsi lancar.
“Bukan efek peninggian jalan, walaupun dia tinggi apabila lancar air itu lewat, bukan efek. Tiap kalikan rusak jelas ditinggiin,” tegasnya menyanggapi keluhan sebagian masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menjaga fungsi sungai. Mariani meminta agar warga tidak menutup akses parit di depan rumah mereka.
“Jangan membikin apa, malah ditutup, saya lihat banyak yang ditutup, parit-parit depan rumahnya ditutup,” ujarnya.
Sinergi antara pembangunan infrastruktur pemerintah dan pemeliharaan oleh warga adalah kunci utama untuk mengatasi masalah banjir secara permanen.
(SD/Erakalteng.com)