SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki Jembatan Patah yang kondisinya kian memprihatinkan.
Hal ini menyusul kejadian tragis yang baru-baru ini menelan korban jiwa di lokasi tersebut.
Rudianur menegaskan bahwa dirinya telah berulang kali mengingatkan pemerintah daerah mengenai urgensi perbaikan infrastruktur ini.
“Itu sudah lama sudah, saya sudah berapa kali mengingatkan pemerintah daerah, kalau memang itu tidak bisa dibangun melalui APBD, segera dibangun melalui APBD provinsi,” tegas Rudianur, Senin, 27 April 2026.
Ia menilai koordinasi antar tingkat pemerintahan sangat diperlukan karena jembatan tersebut menyangkut keselamatan orang banyak.
Sebagai salah satu pimpinan di DPRD Kotim, Rudianur merasa memiliki tanggung jawab moral atas musibah yang menimpa warga.
“Yang bertanggung jawab dengan jatuh korban kan mestinya kita-kita sebagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kotim ini, makanya jangan sampai terulang lagi,” imbuhnya.
Ia berharap pemerintah tidak lagi menunda-nunda pekerjaan fisik di lapangan.
Mengenai teknis pengerjaan, Rudianur menyarankan agar konstruksi jembatan dikerjakan oleh pihak yang benar-benar ahli di bidangnya agar standar keamanannya terjamin.
“Jembatan itu segera dibangun kembali secara konstruksinya PU (Pekerjaan Umum) yang lebih memahami dengan teknis itu,” jelasnya.
Menurutnya, kualitas bangunan adalah kunci utama agar jembatan tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
Politisi ini juga menyoroti betapa pentingnya akses jembatan tersebut bagi mobilitas warga sehari-hari.
“Banyak masyarakat juga mengeluh, dan itu aktivitas kegiatan juga di situ, karena jalan Kapten Mulyono menuju ke Bundaran itu kan sangat tinggi aktivitas di situ,” ungkap Rudianur.
Tingginya arus lalu lintas di kawasan tersebut membuat perbaikan jembatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Terakhir, ia menegaskan bahwa keselamatan nyawa manusia harus menjadi prioritas di atas persoalan administratif anggaran.
“Dengan adanya kejadian ini jangan sampai ada alasan anggaran. Kita bisa pisahkan anggaran itu untuk jembatan itu menurut saya seperti itu,” pungkasnya.
(SD/Erakalteng.com)