SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mematangkan rencana implementasi Opsen PKB dan BBNKB untuk tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, memberikan masukan strategis terkait permintaan penjelasan cost sharing optimalisasi pajak tersebut guna memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi aturan perpajakan terbaru.
“Kunci sukses dari optimalisasi pajak ini terletak pada koordinasi yang harmonis antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” kata Eddy Mashamy menggarisbawahi, Senin, 20 April 2026.
Ia berharap tidak ada kendala birokrasi yang dapat menghambat penyaluran dana bagi hasil pajak tersebut. Kejelasan mengenai jadwal penyaluran dan besaran bagi hasil harus dipastikan sejak awal penyusunan APBD agar tidak mengganggu arus kas daerah.
Selain masalah teknis anggaran, Eddy juga menaruh perhatian pada sarana dan prasarana pendukung pemungutan pajak di wilayah Kotim.
Ia meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kondisi kantor-kantor layanan pajak agar tetap representatif dan nyaman bagi warga.
“Investasi pada infrastruktur layanan publik menurut saya akan berbanding lurus dengan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak,” sebutnya.
Terkait pembahasan cost sharing, Eddy mengingatkan agar pembagian beban kerja harus didasarkan pada prinsip keadilan. Kabupaten Kotim sebagai wilayah dengan populasi kendaraan yang cukup besar memiliki andil signifikan, sehingga wajar jika mendapatkan perhatian lebih dalam hal dukungan operasional.
“Saya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan regulasi turunan yang mempermudah implementasi di tingkat daerah,” ucapnya.
Eddy Mashamy juga menekankan pentingnya pengawasan internal dalam pengelolaan pendapatan dari Opsen PKB dan BBNKB ini. Ia meminta inspektorat untuk terlibat aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di tahun 2026 nanti.
“Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan memastikan seluruh pendapatan masuk ke rekening kas daerah secara utuh dan tepat waktu,” tegas Eddy.
Rapat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyukseskan program optimalisasi pajak daerah. Eddy menyampaikan bahwa hasil koordinasi ini akan dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk difinalisasi.
“Dengan kerja keras dan transparansi, saya yakin Kabupaten Kotim akan memiliki postur anggaran yang lebih kuat dan mandiri di masa yang akan datang,” pungkasnya.
(SD/Erakalteng.com)