SAMPIT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashamy, menekankan pentingnya sinkronisasi data yang akurat dalam rapat koordinasi permintaan penjelasan terkait cost sharing optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Menurutnya, kejelasan data dasar merupakan fondasi utama agar pembagian beban biaya atau cost sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat berjalan dengan adil.
Dalam rapat yang membahas mekanisme Opsen PKB dan BBNKB untuk tahun anggaran 2026 tersebut, Eddy menyoroti perlunya transparansi dalam setiap tahapan koordinasi.
“Tanpa data yang valid mengenai jumlah kendaraan dan potensi pajak di wilayah Kotim, kebijakan cost sharing ini dikhawatirkan tidak akan mencapai target optimalisasi yang diharapkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Eddy Mashamy juga mengingatkan bahwa penerapan Opsen dalam APBD 2026 harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat sebagai wajib pajak harus merasakan dampak langsung dari kemudahan proses administrasi.
“Hal ini dinilai krusial agar motivasi warga dalam membayar pajak tetap tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi senior ini meminta agar skema pembagian biaya operasional pemungutan pajak tidak memberatkan anggaran daerah secara sepihak.
Ia berharap adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kotim dengan pihak terkait lainnya.
“Tujuannya agar alokasi dana yang tersedia tetap bisa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Sampit dan sekitarnya,” jelas Eddy.
Pihak eksekutif yang hadir dalam rapat tersebut diminta segera menyusun draf rincian kebutuhan anggaran yang akan dikonsolidasikan dalam APBD 2026.
Eddy menegaskan bahwa Komisi I akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Pengawasan ketat diperlukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki output yang jelas terhadap kenaikan penerimaan pajak di wilayah tersebut.
Sebagai penutup rapat, Eddy Mashamy berharap koordinasi ini menjadi langkah awal yang solid dalam menghadapi transisi regulasi perpajakan daerah yang baru.
“Saya meyakini bahwa dengan komunikasi yang intensif, tantangan dalam implementasi Opsen PKB dan BBNKB dapat diatasi dengan baik. Semua pihak diharapkan berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku demi tertib administrasi keuangan daerah,” pungkasnya.
(SD/Erakalteng.com)