SAMPIT – Komitmen dalam memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali disuarakan oleh DPRD setempat.
Selain mewajibkan tes urine, pihak legislatif mendorong agar setiap perusahaan besar swasta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan narkoba di tiap estate atau wilayah operasional mereka.
Pembentukan Satgas di setiap lini operasional perusahaan ini dinilai sangat efektif untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus membuktikan keseriusan perusahaan.
Keberadaan Satgas tersebut akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan area kerja yang bersih dan bebas dari pengaruh narkotika.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mengungkapkan bahwa Satgas ini nantinya memegang peranan penting dalam memberikan edukasi kepada para pekerja.
Selain itu, mereka juga dituntut untuk aktif melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di dalam area perusahaan.
Dadang juga mengajak seluruh badan usaha, baik yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam grup besar, untuk bergerak serentak.
“Kami berharap badan usaha lain, baik perusahaan yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam grup, mengikuti langkah yang sama. Mari bersama-sama menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran gelap narkoba,” ujarnya, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, semakin banyak perusahaan yang siaga dan waspada, maka peredaran narkotika akan semakin sulit masuk ke lingkungan pekerja. Pencegahan berbasis komunitas pekerja ini diyakini mampu mematikan pasar gelap narkoba dari sisi hilir.
“Paling tidak dengan munculnya simbol-simbol atau gerakan-gerakan baru ini sebagai upaya pencegahan. Ibaratnya, kalau barang ada tetapi konsumennya tidak ada, maka peredaran itu akan berhenti. Karena itu kami berharap seluruh dunia usaha di Kotim ikut mengambil peran dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba,” pungkas Dadang.
(SD/Erakalteng.com)