Dapatkan Informasi dan Berita Seputar Kalimantan Tengah Terkini hanya di eraKalteng.com

DPRD Kotim Desak Seluruh Perusahaan Swasta Bentuk Satgas dan Rutin Tes Urine Narkoba

SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta seluruh perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah tersebut untuk aktif mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja.

Setiap badan usaha diwajibkan untuk mematuhi aturan daerah yang berlaku dengan mengadakan tes urine secara berkala serta membentuk satuan tugas khusus pencegahan narkoba.

Dorongan tegas ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

Regulasi tersebut secara jelas kewajibkan setiap badan usaha untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memberantas peredaran barang haram tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk menciptakan kepatuhan yang tinggi dari pihak swasta.

“Harapannya nanti semua badan usaha mengikuti Perda tersebut. Karena sekali lagi kita ingin ada kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan dalam upaya bersama mencegah peredaran narkoba. Kita semua harus memiliki rasa yang sama dan empati yang sama terhadap bahaya narkoba,” kata Dadang, Jumat, 13 November 2026.

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan sudah harus dimulai sejak proses rekrutmen tenaga kerja baru.

“Perusahaan diwajibkan untuk memastikan setiap calon karyawan menjalani tes urine sebelum diterima bekerja, serta menandatangani pakta integritas untuk tidak menggunakan maupun mengedarkan narkotika,” jelasnya.

Dadang mengatakan, pengawasan di lingkungan kerja tidak boleh berhenti hanya pada proses penerimaan awal karyawan saja.

“Perusahaan juga harus rutin menggelar tes urine berkala, yaitu minimal dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali, guna memastikan para pekerjanya bersih dari narkoba,” katanya.

Melalui penerapan aturan yang ketat ini, DPRD Kotim optimis ruang gerak penyalahgunaan narkotika di lingkungan korporasi dapat dipersempit. Keterlibatan aktif dunia usaha dinilai sebagai kunci utama untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba secara efektif di Bumi Habaring Hurung.

(SD/Erakalteng.com)