SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat akhir-akhir ini semakin marak dan bersifat sporadis.
Kondisi tersebut dinilai sudah mulai mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas penerbangan di daerah.
“Tidak hanya mengganggu jalur penerbangan, karhutla juga berdampak luas terhadap kelancaran infrastruktur transportasi darat, air, hingga udara,” ungkapnya, Selasa, 22 September 2026.
Lanjutnya, berbagai aktivitas harian masyarakat serta aspek kesehatan publik pun ikut terganggu akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran tersebut.
Melihat kondisi ini, Rimbun menegaskan perlunya sinergi yang kuat dari seluruh elemen, mulai dari tim pencegah karhutla, pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga masyarakat luas. Seluruh pihak harus saling bahu-membahu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Kotim.
“Selain penanganan langsung di lapangan, DPRD Kotim bersama pemerintah daerah juga berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.
Rimbun mengatakan, krisis air bersih ini merupakan salah satu dampak langsung dari musim kemeringan panjang yang memicu kekeringan di berbagai titik.
Pemerintah daerah saat ini juga terus mengusulkan kepada pemerintah pusat agar status penanganan karhutla dan kekeringan ini ditingkatkan.
“Peningkatan status menjadi darurat nasional diharapkan mampu mendatangkan perhatian serta dukungan anggaran yang lebih optimal dari pusat,” tambahnya,
Meskipun penanganan kekeringan memiliki keterbatasan kewenangan, pihak DPRD memastikan bahwa penyesuaian situasi tetap dilakukan bersama pemerintah pusat. Dukungan anggaran yang memadai dari pusat sangat dibutuhkan agar penanganan bencana karhutla dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas.
(SD/Erakalteng.com)