SAMPIT – Fenomena sosial baru yang muncul di lingkungan sekolah kini menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah mengaku telah menerima laporan mengenai maraknya fenomena “melambai” yang viral di media sosial, yang mengindikasikan adanya pergeseran perilaku dan dugaan penyimpangan seksual di kalangan pelajar SMA.
Menyikapi hal ini, Riskon menegaskan bahwa penanganan masalah moral tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Peran aktif dari orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak di rumah memegang porsi yang sangat krusial agar anak-anak tidak salah melangkah dalam pergaulan.
“Ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga para orang tua bagaimana menjaga, mendidik agar anak-anak kita tidak salah jalan. Karena baik itu secara hukum perundang-undangan maupun hukum keagamaan itu memang sudah menyimpang,” tegas Riskon, Senin, 22 Juni 2026.
Sebenarnya, Pemda Kotim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah memiliki program kerja seperti Duta Remaja Sehat.
Namun, program-program positif tersebut dinilai masih terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah yang saat ini tengah mengalami efisiensi dari pemerintah pusat.
Riskon menilai hambatan finansial dari APBD maupun minimnya sharing dana pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendorkan program kepemudaan. Pemerintah daerah dituntut harus lebih kreatif dan lincah dalam mencari solusi alternatif demi menyelamatkan moral remaja.
Sebagai langkah solutif, Riskon Fabiansyah menyarankan agar pemerintah daerah menggandeng pihak swasta yang beroperasi di wilayah Kotim.
“Perusahaan-perusahaan besar diharapkan dapat menyisihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mendukung kegiatan kepemudaan yang positif dan edukatif,” pungkasnya.
(SD/Erakalteng.com)