SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Ia menilai pembatalan agenda kunjungan Kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kotim menunjukkan lemahnya koordinasi serta kurangnya kepedulian pusat terhadap kondisi daerah yang sedang membutuhkan perhatian serius.
Rimbun sangat menyayangkan pembatalan mendadak tersebut. Padahal, Pemerintah Kabupaten Kotim bersama DPRD telah mempersiapkan agenda peninjauan lapangan secara matang agar Menhut dapat melihat langsung kondisi riil karhutla di daerah.
Rencananya, hasil peninjauan faktual tersebut akan dijadikan bahan laporan resmi untuk disampaikan langsung kepada Presiden.
Kunjungan Menhut sebetulnya menjadi momentum krusial bagi pemerintah pusat untuk memahami situasi sebenarnya di daerah.
Namun, Rimbun menyoroti pola komunikasi kementerian yang dinilainya menutup diri karena hanya berkoordinasi dengan tim internal Manggala Agni tanpa melibatkan pemerintah daerah secara memadai.
“Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi,” ujar Rimbun dengan nada kecewa saat memberikan keterangannya kepada media, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam jalinan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Padahal, pemerintah daerah Kotim hanya ingin ikut bersinergi membantu penanganan karhutla, bukan mengambil alih kewenangan kementerian, mengingat daerah memiliki data dan informasi akurat mengenai kondisi lapangan serta kendala yang dihadapi.
“Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi,” tegas Rimbun.
(SD/Erakalteng.com)