SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mempertanyakan efektivitas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jika komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terbangun dengan baik.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya hadir untuk memperkuat upaya daerah, terlebih saat penanganan karhutla membutuhkan dukungan penuh lintas instansi.
Kekecewaan Rimbun semakin memuncak lantaran agenda peninjauan lapangan yang telah disiapkan secara matang terpaksa batal.
Pembatalan tersebut dinilai memutus kesempatan emas daerah untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan karhutla secara langsung kepada pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Lebih jauh, Rimbun memperingatkan pemerintah pusat agar tidak terus-menerus mengabaikan suara dan aspirasi masyarakat di daerah.
Ia menegaskan bahwa pola komunikasi sepihak dari kementerian yang membuat pemerintah daerah merasa tidak dihargai dapat merusak kepercayaan publik dan berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas.
“Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini,” kata Rimbun secara terbuka memperingatkan dampak negatif dari sikap pemerintah pusat.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi total pola koordinasi antarlembaga dan menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap daerah yang tengah dilanda bencana.
Menurutnya, daerah tidak bisa dituntut bekerja maksimal jika dukungan komunikasi dan kepedulian dari pihak kementerian justru sangat minim.
Bagi Rimbun, komitmen dan kehadiran pemerintah pusat tidak cukup hanya di atas kertas, melainkan harus dibuktikan melalui keterlibatan langsung di lapangan, transparansi koordinasi, serta tindakan nyata dalam merespons kebutuhan daerah yang sedang krisis.
(SD/Erakalteng.com)